Rakyat Bersuara iNEWS - Rapor Merah Anti Korupsi Perlu Taring KPK Lama?

BismillahirRahmanirRahim

DiALOG SPESiAL: RAKYAT BERSUARA iNEWS
Bersama Aiman Witjaksono dengan tema "RAPOR MERAH ANTiKORUPSi PERLU TARiNG KPK LAMA?"
Selasa, 24 Februari 2026 (7 Ramadhan 1447 Hijriyah) LiVE hanya di @OfficialiNews!
Berita Selengkapnya baca di: https://inews.id/news.

Watch Streamed at @OfficialiNews!

Courtesy: iNews Media Group || MNC GROUP © 2026
#inews #MNCGROUP #iNewsMediaGroup #RakyatBersuara #AimanWitjaksono #BeritaTerkini #BeritaTerupdate #RaporMerah #RaporMerahKorupsi #Korupsi #KPK

Download M4A Audio xHE-AAC

• File Name
• File Name : 20260224_Rakyat Bersuara - #Rapor Merah Anti Korupsi Perlu Taring KPK Lama xHE-AAC.iNEWS-HD.m4a
• File Info : 63.7 MiB, M4A-Audio, 2 Hour(s) 57 min 58 sec, Exhale 1.2.2-c33cf75b, USAC, xHE-AAC+eSBR-Preset #b, 49.8 kb/s, Variable, 2 channels, 48.0 KHz
• Source SOGO Royal DVBT2 (32MB) Devices
  MPEG-TS, AVC, High@L4, 4061 kb/s, 1920x1080 pixels, 25.000 FPS, 8 bits
  MPEG, Version 1, Layer 2, Constant, 192 kb/s, 2 channels, 48.0 kHz, Delay -531 ms
• Download Link: [https://1024terabox.com/s/1nWX80If2JQjyOUWCgURrfw]

Google Ai (Mode) Overview

Dialog "Rapor Merah Antikorupsi Perlu Taring KPK Lama?" merupakan tema diskusi dalam program Rakyat Bersuara iNews yang dipandu oleh Aiman Witjaksono pada Selasa, 24 Februari 2026.

Berikut adalah poin-poin utama terkait topik tersebut:

• Penurunan Skor iPK 2025: Diskusi ini dipicu oleh anjloknya skor Indeks Persepsi Korupsi (iPK) atau Corruption Perception Index (CPi) Indonesia tahun 2025 ke angka 34 poin, turun 3 poin dari tahun sebelumnya (37 poin).
• Anjloknya Peringkat: Posisi Indonesia merosot tajam sebanyak 10 peringkat, dari urutan ke-99 pada 2024 menjadi peringkat 109 dari 182 negara pada 2025.
• Isu "Taring KPK Lama": Narasi ini muncul sebagai respons terhadap melemahnya kinerja penindakan KPK pasca-revisi UU KPK. Aktivis dan pengamat menilai perlunya penguatan kembali independensi dan kewenangan lembaga antirasuah agar sekuat masa kepemimpinan periode sebelumnya.
• Penyebab "Rapor Merah": Penurunan skor ini dikaitkan dengan menyempitnya ruang kritik masyarakat sipil, penurunan kualitas demokrasi, serta ekosistem pemberantasan korupsi yang dinilai telah rusak.

Sejumlah tokoh kritis dan mantan pimpinan KPK memberikan pernyataan tajam terkait merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (iPK) Indonesia ke angka 34.

Berikut adalah detail pernyataan dan poin kritis dari para tokoh tersebut:

1. Saut Situmorang (Mantan Wakil Ketua KPK)
   Saut menyoroti masalah integritas nasional sebagai penyebab utama rapor merah tersebut.
   • Perbandingan Memalukan: Ia menilai posisi Indonesia sangat memalukan karena skor iPK-nya kini hanya berbeda tipis dengan negara seperti Nepal.
   • Kritik UU KPK: Terkait wacana mengembalikan UU KPK ke versi sebelum revisi, Saut mengingatkan adanya 26 poin dalam UU saat ini yang secara sistematis melemahkan KPK. Ia juga menyindir wacana penguatan KPK yang berkembang saat ini sebagai sekadar "omon-omon" (omong kosong) jika tidak ada langkah konkret.
   • Korupsi Meluas: Ia menyatakan bahwa korupsi saat ini telah menjalar ke setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.
2. Busyro Muqoddas (Mantan Ketua KPK / Tokoh Muhammadiyah)
   Busyro menekankan pentingnya independensi lembaga dan peran masyarakat sipil.
   • Intervensi terhadap Independensi: Ia mengkritik adanya praktik intervensi halus, tekanan, hingga teror terhadap jurnalis dan akademisi yang mencoba kritis. Hal ini dinilainya sangat tidak sehat bagi demokrasi.
   • Refleksi KPK Masa Lalu: Busyro menceritakan pengalamannya saat di KPK yang mampu membongkar skandal besar (seperti kasus "Sapi Berjanggut") karena adanya kerja sama solid dengan media independen dan kampus tanpa adanya tekanan politik yang melumpuhkan.
3. Novel Baswedan (Mantan Penyidik Senior KPK)
   Meski fokus pada penegakan hukum secara umum, Novel konsisten menyuarakan transparansi.
   • Kritik Penindakan: Ia menyoroti kebijakan KPK saat ini yang dinilai diskriminatif, salah satunya terkait kebijakan tidak menampilkan tersangka saat konferensi pers yang dianggapnya sebagai langkah mundur dalam transparansi.
4. Yudi Purnomo (Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK)
   Hadir sebagai salah satu narasumber utama dalam episode ini, Yudi memberikan pandangan dari sisi teknis penyidikan.
   • Kasus Harun Masiku: Diskusi juga menyentuh kegagalan penangkapan buronan lama seperti Harun Masiku. Yudi, yang pernah terlibat dalam kasus tersebut, menekankan bahwa KPK harus transparan dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik dalam memburu koruptor.

Poin Tambahan:

• Tokoh lain seperti Boni Hargens, Said Didu, dan Ubedillah Badrun yang secara kolektif menilai bahwa penurunan skor korupsi ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
• Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang menegaskan bahwa wacana penguatan KPK tidak akan efektif tanpa menganulir 26 poin pelemahan dalam revisi UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019). Poin-poin kritis tersebut meliputi perubahan status KPK menjadi rumpun eksekutif, pegawai menjadi ASN, kewajiban izin Dewan Pengawas untuk tindakan pro-justitia, hingga kewenangan penerbitan SP3. Simak ulasan mendalam mengenai rincian poin tersebut di Kompas.TV.

Siaran lengkapnya dapat dipantau melalui kanal Official iNews di YouTube atau informasi terkini di Instagram @officialinewstv.

Google Ai (Mode) can make mistakes, so double-check responses.

Related Articles:

• Catatan DemoKraSi tvOne - Prabowo Perang Lawan Korupsi

---

Bagi Sahabat(2x) yang ingin & berbagi dipersilahkan untuk melangkapi, dengan menuliskan komentar di bawah :)

Semoga Bermanfaat, Terima Kasih !!!
Jazakumullohu Khouiron Katsiron

Thanks for Stopping By !
#FreePalestine #StayHealty #BeHappy

---