- Langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memantik polemik.
Ada yang menilai, masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian, memperbesar peluang Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.
Namun sebagian lainnya khawatir, dengan terseret ke dalam agenda Trump, Indonesia akan kehilangan instrumen diplomasi yang banyak bergantung pada skema multilateral, sekaligus kehilangan kompas sebagai kekuatan moral global.
Dengan gabung Board of Peace, apakah Indonesia kian lantang membela Palestina, atau justru meninggalkannya? Dengan mendukung Presiden Trump lewat Dewan Perdamaian, apakah politik luar negeri Indonesia masih pro-Palestina?
Edisi Jumat, 30 Januari 2026 (12 Sya'ban 1447 Hijriyah) pukul 20.30 WiB, LiVE di KompasTV.
Official.
Program
BOLA LiAR di
Kompas TV pada 30 Januari 2026 memang mengangkat topik utama mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan
Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Donald Trump.
Berikut adalah poin-poin utama dari ulasan tersebut:
Inti Pembahasan
- Latar Belakang: Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace saat menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
- Pertanyaan Utama: Program ini menyoroti apakah langkah strategis ini akan mengikis posisi Indonesia yang selama ini vokal membela kemerdekaan Palestina.
Perspektif yang Diulas
- Peluang Diplomasi: Keikutsertaan ini dinilai sebagai peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih besar secara langsung dalam mendorong perdamaian di Gaza dan menjaga implementasi solusi dua negara (two-state solution).
- Risiko Politik: Muncul kekhawatiran bahwa Indonesia bisa terseret dalam agenda politik sepihak Trump atau dicap sebagai "antek asing" jika tidak memiliki posisi tawar yang jelas dalam dewan tersebut.
- Komitmen Pemerintah: Pemerintah menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia adalah langkah taktis untuk memastikan transisi di Gaza tetap pada jalur solusi damai, bersama negara mayoritas Muslim lainnya seperti Arab Saudi, Mesir, dan Yordania.
Diskusi ini dipandu oleh
Mysister Silvilona Tarigan dan menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang untuk membedah posisi geopolitik Indonesia, di antaranya:
- Connie Bakrie: Pakar Pertahanan dan Militer yang memberikan analisis kritis mengenai risiko keterlibatan Indonesia dalam agenda strategis Donald Trump.
- Perwakilan Pemerintah/Politisi: Tokoh yang menjelaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke Board of Peace adalah langkah taktis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi langsung.
- Pengamat Hubungan Internasional: Untuk memetakan dampak kerja sama ini terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Mesir.
Lebih lanjut mengenai
argumen spesifik yang disampaikan oleh Connie Bakrie dalam diskusi tersebut?
Dalam diskusi tersebut,
Connie Bakrie memberikan analisis yang cukup tajam dan kritis. Ia membedah langkah Presiden Prabowo dari sudut pandang kedaulatan dan risiko geopolitik.
Berikut adalah poin-poin argumen spesifik yang disampaikan oleh Connie Bakrie:
- Risiko "Trap" (Jebakan) Diplomasi
Connie mengingatkan bahwa Donald Trump dikenal dengan kebijakan "America First". Ia mengkhawatirkan bahwa Board of Peace hanyalah instrumen bagi Trump untuk melegitimasikan kepentingan sepihak Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, Indonesia harus waspada agar tidak hanya dijadikan "stempel" bagi agenda yang mungkin justru merugikan kedaulatan Palestina di masa depan.
- Konsistensi Politik Luar Negeri
Ia mempertanyakan apakah bergabung dengan dewan bentukan Trump ini sejalan dengan prinsip Politik Bebas Aktif. Connie menekankan bahwa selama ini Indonesia berada di jalur multilateral (PBB/OKi). Dengan bergabung ke kelompok yang dipimpin Trump secara eksklusif, Indonesia berisiko dianggap bergeser ke arah "Poros Barat" dan bisa mencederai kepercayaan negara-negara Global South lainnya.
- Transparansi Kesepakatan
Connie menuntut transparansi mengenai apa yang dijanjikan dalam piagam tersebut. Ia menyampaikan argumen bahwa jika syarat bergabungnya Indonesia melibatkan normalisasi hubungan dengan pihak tertentu atau pengurangan dukungan terhadap UNRWA, maka itu adalah "red line" (garis merah) yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah Prabowo.
- Kekuatan Tawar (Bargaining Power)
Namun, ia juga memberikan catatan bahwa Indonesia memiliki kartu as. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia adalah "hadiah utama" bagi dewan tersebut. Connie berargumen bahwa Indonesia harus berani menetapkan syarat yang keras kepada Trump: "Indonesia bergabung, tapi kemerdekaan penuh Palestina harus menjadi target utama tanpa kompromi."
Catatan Debat menjadi sangat panas ketika Connie mempertanyakan apakah keputusan ini sudah dikonsultasikan secara mendalam dengan DPR, mengingat sensitivitas isu Palestina di masyarakat Indonesia.
Rangkuman
tanggapan balik dari pihak pro-pemerintah terhadap argumen Connie Bakrie tersebut?
Pihak pro-pemerintah (yang dalam diskusi tersebut sering kali diwakili oleh politisi pendukung koalisi atau tenaga ahli strategis) memberikan pembelaan yang cukup kuat untuk menangkis argumen kritis Connie Bakrie.
Berikut adalah poin-poin tanggapan balik mereka:
- Diplomasi "Out of the Box"
Pemerintah berargumen bahwa cara-cara lama (jalur multilateral konvensional) sering kali menemui jalan buntu (deadlock) karena veto di PBB. Bergabung dengan Board of Peace adalah langkah pragmatis dan berani untuk berada langsung di meja perundingan di mana keputusan-keputusan besar Amerika Serikat dibuat.
- Logikanya: "Lebih baik kita ada di dalam ruangan untuk memengaruhi keputusan, daripada hanya protes dari luar ruangan."
- Menjaga Kesinambungan Solusi Dua Negara
Menjawab kekhawatiran Connie soal "stempel" agenda Trump, pihak pemerintah menegaskan bahwa syarat utama Indonesia bergabung adalah komitmen terhadap Two-State Solution (Solusi Dua Negara). Mereka meyakinkan publik bahwa Indonesia tidak akan memberi legitimasi pada rencana apa pun yang tidak mengakui kedaulatan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
- Indonesia sebagai Penyeimbang (The Balancer)
Pemerintah menekankan bahwa Indonesia tidak sendirian. Arab Saudi, Mesir, dan Yordania juga terlibat. Kehadiran Indonesia di dewan tersebut justru untuk memastikan bahwa suara negara Muslim tetap solid dan tidak bisa didikte sepenuhnya oleh kepentingan AS atau sekutunya.
- Argumennya: Kehadiran Prabowo adalah untuk "mewarnai" kebijakan Trump agar lebih adil, bukan untuk "diwarnai" oleh Trump.
- Kepentingan Nasional dan Stabilitas Ekonomi
Selain isu Palestina, pihak pro-pemerintah menyiratkan bahwa kedekatan strategis dengan dewan bentukan Trump ini juga membawa dampak positif bagi stabilitas kawasan dan kerja sama ekonomi. Mereka berpendapat bahwa stabilitas di Timur Tengah (melalui dewan ini) akan berdampak langsung pada harga energi dan ekonomi nasional Indonesia.
Kesimpulan Perdebatan
Diskusi di BOLA LiAR tersebut berakhir dengan kesimpulan bahwa meskipun langkah ini sangat berisiko secara politik (seperti yang diingatkan Connie), pemerintah Prabowo tampaknya memilih jalur
"Diplomasi Transaksional yang Bermoral"—memanfaatkan hubungan personal dengan Trump untuk mencapai tujuan kemanusiaan bagi Palestina.
Reaksi publik atau aksi massa yang terjadi di Jakarta menyusul penandatanganan piagam tersebut di Davos?
Keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump pada Januari 2026 memicu reaksi keras di dalam negeri, mulai dari aksi massa di jalanan hingga petisi dari para tokoh nasional.
Berikut adalah rangkuman reaksi publik dan aksi massa yang terjadi:
- Aksi Massa di Jakarta
Pada 30 Januari 2026, gelombang unjuk rasa terjadi di beberapa titik strategis di Jakarta:
- Depan Kantor Perwakilan PBB: Massa buruh dari KSPi dan Partai Buruh menggelar aksi di Menara Thamrin. Mereka membawa bendera Palestina dan spanduk penolakan, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP Gaza adalah bentuk kompromi yang membahayakan kemerdekaan Palestina.
- Tuntutan Utama: Massa mendesak pemerintah untuk segera menarik diri dari dewan tersebut karena dinilai memberikan legitimasi pada intervensi sepihak Amerika Serikat dan Israel di Gaza.
- Penolakan dari Tokoh dan Lembaga Agama
- MUi (Majelis Ulama Indonesia): Secara tegas meminta pemerintah keluar dari BoP. MUi menilai lembaga ini bukan diplomasi strategis, melainkan bentuk "penjajahan modern" yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina.
- Petisi Tokoh Nasional: Sejumlah tokoh lintas sektor meluncurkan petisi yang menyebut skema BoP Trump tidak dirancang untuk menghadirkan keadilan dan bertentangan dengan amanat konstitusi Indonesia.
- Akademisi (Uii & Ui): Pihak Universitas Islam Indonesia (Uii) mengkritik keputusan tersebut karena dianggap tidak menyentuh akar konflik, sementara pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana memperingatkan agar BoP tidak dijadikan alat untuk pengusiran warga Gaza.
- Sentimen di Media Sosial
- Berdasarkan analisis data digital pada akhir Januari 2026, sentimen publik terhadap keputusan bergabungnya Indonesia ke BoP tercatat 67% negatif. Warganet banyak menggunakan istilah "membebek ke Trump" untuk menggambarkan kekecewaan mereka terhadap pergeseran haluan diplomasi Indonesia.
- Sorotan Organisasi HAM
- Amnesty International Indonesia melalui Usman Hamid menyebut langkah ini "miris". Ia berargumen bahwa Indonesia berisiko kehilangan kredibilitas internasional, terutama saat ini Indonesia sedang memimpin Dewan HAM PBB, namun justru bergabung dalam forum yang dianggap menyerang sistem hukum internasional PBB.
- Meskipun mendapat tekanan besar, pihak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri tetap bersikeras bahwa langkah ini adalah cara paling realistis untuk memastikan rekonstruksi Gaza tetap berjalan di bawah koridor multilateral dan tidak dimonopoli kepentingan sepihak.
Google Ai (Mode) can make mistakes, so
double-check responses.
Comments
Post a Comment
Please Notices! Write NAME (nick name) to make it easier to respond to comments that you write. Comments are rude, racist, and humiliation may not be passed and it will be deleted without warning ...