Top Economy METROTV - Setelah MA AS Batalkan Tarif Trump

BismillahirRahmanirRahim

Indonesia sedang menanti babak akhir tarif Trump yang pekan ini tiba-tiba dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Benarkah tarif 19% Amerika Serikat untuk Indonesia otomatis batal? Kapan kepastian final akan tercapai, dan apa yang harus dilakukan Indonesia?
Saksikan #TOPECONOMY dengan tema “SETELAH MA AS BATALKAN TARiF TRUMP"
Bersama host Leonard Samosir dan Narasumber:

• Mari Elka Pangestu (Wakil Ketua DEN / Menteri Perdagangan 2004-2009)
• Prof. Popy Rufaidah, S.E., M.B.A., Ph.D. (Plt. Deputi II Kepala Staff Kepresidenan)
• Shinta W. Kamandani (Ketua Umum APiNDO)

Selasa, 24 Februari 2026 (7 Ramadhan 1447 Hijriyah) LiVE pukul 21.05 WiB hanya di METRO TV

Watch Streamed at @METROTVNEWS Official

Courtesy: MetrotvNews || MEDiA GROUP © 2026
#TopEconomyMetroTV #TopEconomy #TopNews #MetroTV #EkonomiIndonesia #EkonomiRi #MahkamahAgungAS #TarifImpor #DonaldTrump

Google Ai (Mode) Overview

Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global Donald Trump pada 20 Februari 2026 karena dianggap inkonstitusional dan melampaui kewenangan presiden.

Berikut adalah penyebab utama pembatalan tersebut:

• Penyalahgunaan UU Darurat (iEEPA): Trump menggunakan International Emergency Economic Powers Act (iEEPA) tahun 1977 untuk menetapkan tarif. MA memutuskan bahwa undang-undang tersebut memberikan wewenang untuk meregulasi perdagangan dalam keadaan darurat, namun tidak memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan pajak atau tarif secara sepihak.
• Wewenang Eksklusif Kongres: Berdasarkan Pasal I Konstitusi AS, wewenang untuk mengatur pajak, bea masuk, dan tarif berada di tangan Kongres, bukan cabang eksekutif (Presiden).
• Pelanggaran Doktrin "Major Questions": Dalam opini mayoritas yang ditulis Ketua MA John Roberts, ditegaskan bahwa kebijakan dengan dampak ekonomi dan politik yang sangat luas harus memiliki otorisasi yang jelas dari Kongres, bukan sekadar interpretasi luas dari presiden.
• Skala Kebijakan yang Terlalu Luas: MA menilai Trump telah menggunakan kekuasaan luar biasa untuk memberlakukan tarif tanpa batas jumlah, durasi, dan cakupan tanpa dasar hukum yang spesifik.

Meskipun tarif ini dibatalkan, Trump segera merespons dengan menandatangani kebijakan tarif global baru sebesar 10% hingga 15% menggunakan dasar hukum yang berbeda, yaitu Section 122 dari Trade Act of 1974, yang bersifat sementara.

Penerapan tarif global baru sebesar 10% hingga 15% oleh Donald Trump (melalui Section 122) memberikan dampak yang bervariasi bagi komoditas ekspor Indonesia. Meskipun tarif ini bersifat menyeluruh, Indonesia memiliki posisi tawar berkat perjanjian bilateral yang baru saja disepakati.

Berikut adalah dampak spesifik pada komoditas utama:

1. Komoditas dengan Potensi Tarif 0% (Bebas Tarif)
   Pemerintah Indonesia sedang bernegosiasi agar komoditas unggulan tertentu tetap mendapatkan pengecualian tarif (0%) berdasarkan kesepakatan bilateral terbaru:
   • Produk Pertanian: Kopi dan Kakao.
   • Energi & Perkebunan: Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah.
   • Manufaktur Strategis: Suku cadang elektronik dan rantai pasok industri tertentu.
2. Komoditas Padat Karya (Tetap Terbebani)
   Sektor ini paling rentan karena ketergantungan pasar yang tinggi pada AS dan persaingan harga yang ketat:
   • Tekstil dan Produk Tekstil (TPT): Menghadapi risiko penurunan daya saing jika biaya ekspor naik akibat tarif 15%.
   • Alas Kaki dan Pakaian Jadi: Meskipun ada penurunan dari tarif sebelumnya yang mencapai 32%, tarif 15% tetap dianggap memberatkan margin keuntungan pengusaha lokal.
   • Udang (Whiteleg Shrimp): Memiliki rasio ketergantungan pasar AS hingga 82,5%, sehingga kenaikan tarif sekecil apa pun berdampak signifikan pada volume ekspor.
3. Komoditas Teknologi
   
   • Sel Surya (Solar Cells): Memiliki ketergantungan pasar AS yang sangat ekstrim sebesar 98,2%. Perubahan tarif global akan sangat menentukan kelangsungan ekspor produk ini dari Indonesia.

Ringkasan Dampak Ekonomi

• Risiko Stagflasi: Kenaikan tarif global dikhawatirkan memicu pelemahan Rupiah dan tekanan finansial bagi perusahaan ekspor yang memiliki utang dalam dolar.
• Sentimen Positif Pasar Modal: Menariknya, investor di Bursa Efek Indonesia merespons positif pembatalan tarif lama (32%) oleh MA, karena tarif baru 10-15% dianggap lebih rendah dan lebih terukur dibandingkan ketidakpastian sebelumnya.
• Peluang Relokasi: Indonesia berpotensi diuntungkan jika perusahaan-perusahaan global mencari alternatif pemasok di luar China untuk menghindari tarif yang lebih tinggi bagi negara tersebut.

Pemerintah Indonesia menyiapkan strategi berlapis untuk melindungi sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Alas Kaki, yang merupakan industri padat karya dengan eksposur besar terhadap pasar AS.
Berikut adalah langkah-langkah mitigasinya:

• Pemanfaatan Perjanjian Bilateral (ART): Pemerintah mendorong percepatan ratifikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Ri–AS. Melalui perjanjian ini, Indonesia melobi agar produk tekstil dan alas kaki mendapatkan tarif preferensial yang lebih rendah dari tarif global 10-15% atau bahkan tetap 0% sebagai kompensasi atas komitmen Ri mengimpor produk energi dan pertanian dari AS 1.
• Diversifikasi Pasar Non-Tradisional: Kementerian Perdagangan menginstruksikan pengalihan sebagian porsi ekspor ke negara-negara dengan hambatan dagang lebih rendah, seperti pasar Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, serta memperkuat penetrasi ke pasar Uni Eropa melalui penyelesaian perundingan iEU-CEPA.
• Insentif Fiskal dan Efisiensi Biaya: Untuk menjaga margin keuntungan pengusaha yang tertekan tarif, pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif pajak ekspor serta kemudahan impor bahan baku (KiTE) agar harga jual produk Indonesia tetap kompetitif dibanding kompetitor seperti Vietnam atau Bangladesh.
• Penguatan Pasar Domestik: Kementerian Perindustrian memperketat pengawasan barang impor (terutama dari China) melalui kebijakan pembatasan impor tekstil untuk memastikan industri dalam negeri tetap memiliki pangsa pasar di rumah sendiri jika kinerja ekspor ke AS melambat.
• Lobby Jalur Diplomatik: Presiden Prabowo Subianto menekankan penggunaan hubungan personal dan diplomatik dengan pemerintahan Trump untuk menegaskan peran Indonesia sebagai mitra strategis yang stabil, guna mendapatkan pengecualian tarif khusus (country-specific exemption).

Perbandingan tarif ini sangat krusial karena Vietnam adalah pesaing terberat Indonesia di sektor tekstil dan alas kaki untuk pasar Amerika Serikat.

Berikut adalah perbandingan posisi Indonesia dan Vietnam menghadapi kebijakan tarif Trump: Perbandingan Daya Saing: Indonesia vs Vietnam

Aspek	Indonesia	Vietnam
Status Perjanjian	Memiliki ART (Agreement on Reciprocal Trade) yang baru ditandatangani dengan AS.	Tidak memiliki perjanjian bilateral serupa; sangat bergantung pada hubungan perdagangan umum.
Tarif Baru Trump	Berpotensi 0% atau tarif preferensial jika lobi pengecualian (exemption) melalui ART berhasil.	Terancam tarif penuh 10-15%, bahkan bisa lebih tinggi jika Trump menargetkan defisit perdagangan Vietnam yang besar.
Risiko Geopolitik	Dianggap sebagai mitra netral yang strategis oleh AS.	Berisiko tinggi terkena "transshipment enforcement" (tudingan menjadi jalur masuk produk China untuk menghindari tarif).
Ketergantungan Ekspor	Lebih terdiversifikasi, namun sangat bergantung pada AS untuk produk alas kaki tertentu.	Sangat tinggi; AS adalah pasar ekspor terbesar Vietnam.

Mengapa Indonesia Bisa Lebih Unggul dalam Situasi Ini?
Ada beberapa alasan mengapa Indonesia saat ini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan Vietnam di mata pemerintahan Trump:

• Surplus Perdagangan yang Lebih Kecil: Trump cenderung mengincar negara dengan surplus perdagangan sangat besar. Surplus Vietnam dengan AS jauh lebih besar daripada Indonesia, sehingga Vietnam lebih rentan menjadi target kebijakan proteksionisme yang agresif.
• Komitmen Impor Timbal Balik: Dalam perjanjian ART, Indonesia berkomitmen membeli produk AS (seperti kedelai dan gas alam). Hal ini sesuai dengan gaya negosiasi Trump yang menginginkan "perdagangan yang adil dan timbal balik," sesuatu yang belum secara formal diikat oleh Vietnam dalam kesepakatan baru.
• Investasi Hijau: AS sedang mencoba menarik rantai pasok baterai kendaraan listrik dan mineral kritis keluar dari pengaruh China. Indonesia memiliki posisi kunci dalam nikel, yang bisa dijadikan alat tawar (bargaining chip) agar produk tekstil dan alas kaki kita tidak terkena tarif tinggi.

Dampak di Lapangan
Jika Indonesia berhasil mengamankan tarif 0-5% melalui jalur diplomatik sementara Vietnam terkena 15%, maka harga produk Made in Indonesia di toko-toko AS akan jauh lebih murah. Ini adalah peluang besar bagi pabrikan di Indonesia untuk merebut pangsa pasar yang selama ini dikuasai Vietnam.

Berikut adalah ringkasan perbandingan peluang investasi di sektor tekstil antara Indonesia dan Vietnam setelah putusan Mahkamah Agung AS dan pemberlakuan tarif baru Trump per Februari 2026:

Ringkasan Peluang Investasi: Indonesia vs. Vietnam (2026)

Faktor Penentu	Indonesia	Vietnam
Kepastian Hukum	Tinggi. Adanya Agreement on Reciprocal Trade (ART) memberikan payung hukum bilateral yang stabil meskipun ada gejolak hukum domestik di AS [1]	Sedang. Rentan terhadap perubahan kebijakan mendadak karena tidak memiliki perjanjian perdagangan timbal balik yang setara dengan ART Ri-AS.
Beban Tarif Ekspor	Peluang 0%. Investor melihat potensi besar Indonesia mendapatkan pengecualian (exemption) tarif 15% melalui jalur diplomasi ekonomi [1][4].	Pasti 10-15%. Terkena tarif global Section 122 secara penuh, yang secara langsung menekan margin keuntungan eksportir.
Sentimen Pasar Modal	Positif. Investor di iHSG merespons baik karena tarif 15% masih jauh lebih rendah dari ancaman tarif 32% sebelumnya [4].	Waspada. Ketidakpastian mengenai kebijakan "balasan" dari Trump terhadap negara-negara dengan surplus besar terhadap AS.
Biaya Operasional	Stabil. Adanya insentif fiskal dan fokus pada penguatan rantai pasok energi domestik [4].	Meningkat. Biaya logistik dan tarif ekspor membuat harga produk Vietnam kurang kompetitif dibandingkan periode sebelumnya.
Risiko Geopolitik	Rendah. Dianggap sebagai mitra strategis "non-ancaman" bagi AS [2].	Tinggi. Berisiko dituduh sebagai jalur masuk (transshipment) barang-barang China yang sedang diperangi Trump.

Mengapa Investor Mulai Melirik Indonesia?

• Stabilitas Diplomatik: Kunjungan dan lobi intensif Presiden Prabowo Subianto ke Washington memberikan sinyal bahwa Indonesia adalah mitra dagang yang "aman" dan kooperatif [3].
• Peluang Relokasi: Investor yang sebelumnya memusatkan produksi di Vietnam mulai mempertimbangkan "China + 1 + Indonesia" sebagai strategi mitigasi risiko tarif Trump.
• Kekuatan Domestik: Selain untuk ekspor, pasar domestik Indonesia yang besar memberikan jaminan keamanan bagi investor jika terjadi perlambatan ekonomi global.

Kesimpulan untuk Investor:
Indonesia saat ini menawarkan profil risiko-keuntungan yang lebih menarik dibandingkan Vietnam. Keberhasilan pemerintah dalam menegosiasikan tarif preferensial melalui ART akan menjadi kunci utama yang akan memicu lonjakan investasi asing (FDi) di sektor tekstil dan alas kaki pada tahun 2026 ini [1][4].

Sebagai catatan penutup, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kecepatan ratifikasi perjanjian ART dan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah penguatan Dolar AS akibat kebijakan proteksionisme Trump.

Google Ai (Mode) can make mistakes, so double-check responses.

---

Bagi Sahabat(2x) yang ingin & berbagi dipersilahkan untuk melangkapi, dengan menuliskan komentar di bawah :)

Semoga Bermanfaat, Terima Kasih !!!
Jazakumullohu Khouiron Katsiron

Thanks for Stopping By !
#FreePalestine #StayHealty #BeHappy

---